POLITIK - PARTISIPASI, BUDAYA DAN KOMUNIKASI POLITIK

Partisipasi Politik

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 - 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihng-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya.
Rezim partisipatif - warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Budaya Politik

Budaya atau kebudayaan (berasal dari bahasa sansakerta yaitu “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari “buddhi” (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "kultur".

Budaya politik adalah sistem politik yang didasarkan oleh budi dan akal seseorang dalam menjalankan politiknya, sehingga sistem politik tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta bermanfaat bagi individu-individu yang ada di dalam struktur politik tersebut yaitu masyarakat

Apabila tidak adanya budaya dalam suatu sistem politik maka, sistem politik yang telah direncanakan tidak akan berjalan seperti yang diinginkan, serta dapat menimbulkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang sedang marak terjadi di negara kita

Indonesia

. Oleh karena itu budaya politik ini harus disosialisasikan, terutama kepada mereka-mereka yang duduk di bangku pemerintahan.

Komunikasi politik

Komunikasi politik sangat penting dalam menjalankan kegiatan politik. Apabila komunikasi politik tidak dijalan kan dengan baik maka hubungan antara pemerintah dalam hal ini pelaku utama dalam sistem politik dalam negara dengan masyarakat tidak akan terjalin dengan baik. Komunikasi politik yang kurang juga mengakibatkan ketidakadaannya transparansi serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Komunikasi politik yang gagal akan menghambat pembangunan nasional.

Salah satu contoh kegagalan komunikasi politik adalah seperti yang di katakan oleh Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, mengamati bahwa upaya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dalam meraih suara pemilih muda melalui kunjungan ke markas grup musik Slank dan para slankers (penggemar grup musik itu) di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan bentuk komunikasi yang tidak efektif. Kesenjangan generasi tidak bisa dijembatani ketika Amien datang pada mereka dan berceramah di sana.

"Sebaliknya, para slankers ini justru cenderung memberikan simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang langsung mengemas pesan untuk mereka dengan bahasa politik populer dalam iklan televisi dan sapaan anak muda bergaya gaul," kata Piliang.

Artinya, pesan politik disampaikan oleh komunikator yang tepat untuk sasaran segmen tertentu. Dalam budaya populer yang berkembang saat ini, pencitraan menjadi lebih penting daripada aliran bagi sebagian kalangan.

18 Juli 2010 // // 0 komentar //