Dalam perjalanan bangsa indonesia mulai dari awal masa kemerdekaan sampe sekarang bangsa kita telah mengalami 6 kali pergantian presiden dengan jumlah kabinet yang begitu banyak yaitu 39 kabinet.
Dalam perjalanan bangsa indonesia ada di kenal dengan 3 masa, yaitu masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi serta dari tiap masa menmpunyai jumlah serta bentuk kabinet yang berbeda yaitu:
Ø Pada masa Orde Lama kabinet yang di bentuk yakni berjumlah 28 kabinet yaitu :
1. Presidensial
2. Sjahrir I
3. Sjahrir II
4. Sjahrir III
7. Hatta I
8. Darurat
9. Hatta II
10. RIS
11. Susanto
12. Halim
13. Natsir
14. Sukiman-Suwirjo
15. Wilopo
19. Djuanda
20. Kerja I
21. Kerja II
22. Kerja III
23. Kerja IV
24. Dwikora I
25. Dwikora II
26. Dwikora III
27. Ampera I
28. Ampera II
Ø Pada masa Orde Baru jumlah kabinet yang di bentuk yakni 7 kabinet yaitu :
Ø Serta pada masa Reformasi sampai sekarang ini jumlah kabinet yang ada adalah 4 yaitu :
Mungkin akan terlalu banyak jika saya harus mengemukakan satu persatu tentang struktur susunan 39 kabinet yang pernah ada di indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Makanya saya hanya mengangkat masing – masing satu kabinet dari tiap awal masa tersebut serta mengemukakan departemen – departemen apa saja yang mengalami perubahan karena dari setiap pergantian kabinet satu ke kabinet berikutnya sering kali mengalami perbedaan atau perubahan disebabkan adanya pengurangan atau penambahan jumlah jabatan menteri sesuai dengan program yang dijalankan sang pemimpin bangsa ini.
· Masa Orde Lama yaitu Presidensial sebagai kabinet pertama yang di bentuk pada tanggal 19 agustus 1945 sejak indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945.
· Pada Masa Orde Baru saya coba mengangkat kabinet pertama dari kepemimpinan Soeharto yaitu kabinet Pembangunan I yang di bentuk pada tanggal 10 Juni 1968.
· Serta pada masa Reformasi saya mengambil kabinet pada awal masa ini yaitu kabinet Reformasi Pembangunan dan kabinet yang sedang berjalan sekarang yaitu kabinet Indonesi Bersatu walaupun sudah mengalami resuffle beberapa kali.
1. Masa Orde Lama
A. Kabinet Presidensial
Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil dinamakan "presidensial/presidentil" karena setelah kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem presidentil di mana Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Kaninet presidensial ini berjalan dari tanggal 19 Agustus 1945 – 14 November 1945.
Jabatan mentri
- Menteri Luar Negeri : Mr. Achmad Soebardjo
- Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakoesoema
- Wakil Menteri Dalam Negeri : Mr. Harmani
- Menteri Keamanan Rakyat:
- Menteri Keamanan Rakyat (a. i.) : Soeljadikoesoemo
- Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Soepomo
- Menteri Penerangan : Amir Sjarifuddin
- Wakil Menteri Penerangan : Ali Sastroamidjojo
- Menteri Keuangan : Dr. Samsi
- Menteri Kemakmuran : Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo
- Menteri Perhubungan : Abikoesno Tjokrosoejoso
- Menteri Pekerjaan Umum : Abikoesno Tjokrosoejoso
- Menteri Sosial : Iwa Koesoemasoemantri
- Menteri Pengajaran : Ki Hadjar Dewantara
- Menteri Kesehatan : Dr. Boentaran Martoatmodjo
- Menteri Negara : Mr. Amir
- Menteri Negara : Wahid Hasjim
- Menteri Negara : Mr. Sartono
- Menteri Negara : A. A. Maramis
- Menteri Negara : Otto Iskandardinata
1. Pada Kabinet ini tidak ada Menteri Keamanan Rakyat, karena bapak Soeprijadi yang diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat tak pernah melakukan dan tak pernah menyatakan menerima pengangkatan tersebut. Lalu pada tanggal 20 Oktober 1945 bapak Soeljadikoesoemo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim.
2. Berhenti tanggal 26 September 1945, diganti oleh Mr. A.A. Maramis.
3. Jabatan ini ditiadakan (tak diisi) bersama-sama pengangkatan Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan.
4. Tanggal 25 September 1945 menjabat sebagai Menteri Keuangan.
5. Partai-partai Politik kala itu belum dibentuk lagi.
2. Masa Orde Baru
B. Kabinet Pembangunan I
Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto.
Kabinet Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan
Susunan Kabinet.
A. Menteri Koordinator
- Menteri Koordinator EKUIN : Sultan Hamengkubuwono IX
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat : KH. Dr. Idham Khalid
B. Menteri Pemimpin Departemen
- Menteri Dalam Negeri : Letjen Basuki Rahmat
- Menteri Luar Negeri : H. Adam Malik
- Menteri Pertahanan Keamanan : Jenderal Soeharto
- Menteri Kehakiman : Prof. Oemar Senoadji, S.H
- Menteri Penerangan : Laksda Budiardjo
- Menteri Keuangan : Prof Dr. Ali Wardhana
- Menteri Perdagangan : Prof Dr. Sumitro Djojohadikusumo
- Menteri Pertanian : Prof Dr. Ir. Thayeb Hadiwidjaja
- Menteri Perindustrian : Letjen M. Jusuf
- Menteri Pertambangan : Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik : Dr. Ir. Sutami
- Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda
- Menteri Pendidikan & Kebudayaan : Mashuri Saleh, SH
- Menteri Kesehatan : Prof. Dr. G.A. Siwabessy
- Menteri Agama : KH Muhammad Dahlan
- Menteri Tenaga Kerja : Laksda Mursalin Daeng Mamangung
- Menteri Transmigrasi & Koperasi : Letjen H. Sarbini
- Menteri Sosial : Dr. AM Tambunan, SH
C. Menteri Negara yang mempunyai bidang tugas tertentu
- Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-proyek Pemerintah : Prof. Dr. Sunawar Sukowati, SH
- Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan hukum pemerintah dengan MPR/DPRGR dan DPA : H. MS Mintaredja, SH
- Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara : H. Harsono Tjokroaminoto
D. Pejabat setingkat menteri
- Jaksa Agung : Letjen Soegiharto
- Gubernur Bank Sentral : Drs Radius Prawiro
- Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban : Jenderal Maraden Panggabean
3. Masa Reformasi
C. Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden RI ketiga BJ Habibie (1998-1999). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.
- Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan Industri: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
- Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan: Jenderal TNI Feisal Tanjung
- Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan: Prof. Dr. Haryono Suyono
- Menteri Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan PAN: Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto
- Menteri Agama: Prof. Drs. Malik Fajar MSc
- Menteri Dalam Negeri: Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid
- Menteri Kehakiman: Prof. Dr. Muladi SH
- Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Dr. Ir. Muslimin Nasution
- Menteri Keuangan: Dr. Ir. Bambang Subianto
- Menteri Kesehatan: Dr. Faried Anfasa Moeloek
- Menteri Koperasi dan UKM: Adi Sasono
- Menteri Luar Negeri: Ali Alatas SH
- Menteri Pendidikan Nasional: Prof. Dr. Juwono Soedarsono MA
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan
- Menteri Perhubungan: Ir. Giri Suseno Hadihardjono MSc
- Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: HR Agung Laksono.
- Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo
- Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab: Jenderal TNI Wiranto
- Menteri Pertanian: Prof. Dr. Ir. Soleh Solahudin
- Menteri Pertambangan dan Energi: Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
- Menteri Tenaga Kerja: Drs. Fahmi Idris
- Menteri Transmigrasi/PPH: Drs. H. AM Hendropriyono SH, MBA
- Menteri Penerangan: Letnan Jenderal TNI Yunus Yosfiah
- Menteri Sosial: Prof. Dr. Ir. Justika Baharsjah
- Menteri Sekretaris Negara: Ir. Akbar Tandjung
- Menteri Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya: Drs. Marzuki Usman MA
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Drs. HR Agung Laksono
- Menteri Negara Riset dan Teknologi: Prof. Dr. Ir. Zuhal MSc
- Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM: Hamzah Haz
- Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN: Tanri Abeng MBA
- Menteri Negara Pangan dan Holtikultura: Dr. Ir. A.M. Saefuddin
- Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman: Theo L Sambuaga
- Menteri Negara Peranan Wanita: Dra. Tuti Alawiyah
- Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal: dr. Panangian Siregar
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Dr. Boediono
- Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN: Prof. Dr. Ida Bagus Oka
- Menteri Negara Agraria/Kepala BPN: Drs. Hasan Basri Durin
D. Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet presidensiil pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Daftar susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004) berdasar Keppres Nomor 187/M/2004, perombakan pertama (7 Desember 2005) berdasar Keppres Nomor 20/P Tahun 2005, dan perombakan kedua (9 Mei 2007) berdasar Keppres Nomor 31/P Tahun 2007:
- Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan
- Menteri Koordinator Perekonomian
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- Menteri Sekretaris Negara
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Keuangan
- Menteri Kehutanan
- Menteri Pertanian
- Menteri Kesehatan
- Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Sosial
- Menteri Pendidikan Nasional
- Menteri Agama
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
- Menteri Komunikasi dan Informatika
C. Menteri Negara (Menneg)
- Menteri Negara Koperasi dan UKM
- Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Menteri Negara Riset dan Teknologi
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
- Menteri Negara Perumahan Rakyat
D. Pejabat setingkat menteri
18 Juli 2010
// //
0
komentar
//
0 komentar to "BIROKRASI - perbandingan kabinet masa orde lama, orde baru dan reformasi"
Pages
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Followers
About Me
Blog Archive
-
▼
2010
(33)
-
▼
Juli
(33)
- ANALISIS FUNGSI MENAJEMEN DAN ORGANISASI
- KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN - Devinisi Kepemimpinan
- HUKUM TATA LAKSANA - KPK VS POLRI
- Hubungan pemerintahan pusat dan daerah - Penyeraha...
- ETIKA PEMERINTAHAN - etika kepemimpinan aparat yan...
- BIROKRASI - Ciri birokrasi pada awal reforrmasi
- BIROKRASI - perbandingan kabinet masa orde lama, ...
- Akuntansi Kinerja Pemerintahan - BLT dan Implement...
- SOSIOLOGI - KONFLIK SOSIAL
- SOSIOLOGI - Kelompok Sosial
- POLITIK - PARTISIPASI, BUDAYA DAN KOMUNIKASI POLITIK
- PIP - DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN PROSEDURAL
- PEMERINTAHAN - Devinisi Demokrasi
- EKONOMI - Peningkatan Pendapatan Nasional Dalam Bi...
- AGAMA ISLAM - Sistim Politik Islam
- SPI - Sistim Demokrasi Terpimpin
- SPI - Sistim Demokrasi Liberal Awal kemerdekaan
- SPI - Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah
- Antropologi - 7 unsur kebudayaan
- Tugas Filsafat Ilmu
- Pengorganisasian (Organizing)
- Review Kewarganegaraan
- Pengertian Organisasi Dan Menajemen
- Pengaruh Lingkungan Terhadap Organisasi
- Bapak Menajemen Dan Bapak Administrasi
- Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah
- Sistim Pemilu Di Indonesia
- Modernisasi dan Persoalan-Persoalan Politik
- Apa itu Organisasi & Manajemen
- Ciri Birokrasi Pada Awal Reformasi
- Pentingnya Penggunaan Informasi
- Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli
- Pasar Sentral ampana Terbakar
-
▼
Juli
(33)
Posting Komentar