BIROKRASI - Ciri birokrasi pada awal reforrmasi

Keruntuhan rezim Soeharto (orde baru) pada tahun 1998 diyakini akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumbatan-sumbatan demokrasi diharapkan bisa terbuka, yang memberikan kesempatan besar bagi rakyat untuk menyuarakan hak-haknya. Hak-hak tersebutlah yang selama ini telah diredam oleh rezim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik, melalui pemandulan demokrasi keterwakilan selama lebih 32 tahun lamanya. Garis emosi dan tanggung jawab yang menghubungkan rakyat dan para wakilnya menjadi kabur dan bahkan putus sehingga suara-suara rakyat menjadi bias, sebaliknya yang tampak adalah garis tegas antara wakil rakyat dan eksekutif.

Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa rezim orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat (legislatif) dibawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga eksekutif (birokrasi), militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara (state) sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya, strategi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan rejim Orde Baru dengan prinsip trickle down effect atau ‘menetes kebawah’ justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke periuk rejim Orde Baru sendiri. Runtuhnya kedaulatan rakyat ini diperparah dengan intervensi rejim internasional seperti IMF, Bank Dunia dan WTO di akhir masa berkuasa rejim Orde Baru. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi-politik.

Namun demikian, harapan dan prasangka yang akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik atas runtuhnya rejim Orde Baru yang dinyatakan sebagai era reformasi pada tahun 1998 tersebut kayaknya belum sepenuhnya tercapai. Segala sumbatan-sumbatan demokrasi memang sudah terbuka, namun tidak begitu memberi manfaat bagi masyarakat indonesia. Demokrasi pada kondisi kemiskinan, keserakahan dan kerakusan menjadi alat yang strategis untuk memilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak bagi rakyat. Adalah benar adanya bahwa era reformasi sampai dengan 2008 telah menghasilkan beberapa terobosan politik (yang sekaligus mungkin sebagai kecerobohan politik), praktek-prakteknya antara lain adalah:

Kebijakan multi partai.
Otonomi daerah.
Amandamen terhadap UUD 1945 naskah asli.
Pemilihan Umum langsung oleh rakyat seperti pada pemilu tahun 2004.
Posisi DPR semakin kuat di depan eksekutif.
Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pengganti Utusan Daerah.
MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
DPA dibubarkan.
Munculnya calon independen dan
Kebebasan media/pers.
dibentuknya KPK (komisi pemberantasan korupsi).

Ditinjau dari fenomena tersebut, maka perubahan struktur dan fungsi politik bisa dikatakan berubah secara mendasar. Tetapi aspek budaya dan tradisi politik belum tentu berubah. Hal ini bisa dilihat dari :

a) Orientasi politik yang muncul adalah orientasi terhadap kekuasaan, sebaliknya bukan pada orientasi kerakyatan dan kebangsaan. Sebagai contoh gamblang adalah perpecahan partai politik yang diikuti dengan pendirian partai politik baru, pengerahan money politics untuk memenangkan pemilu dan munculnya pragmatisme atau kepentingan sesaat demi mendapatkan keuntungan individu dan partai. Pragmatisme ini pada akhirnya hanya akan mengorbankan kedaulatan rakyat.

b) Orientasi mikro dibandingkan makro. Wacana dan persaingan politk berorientasi mikro masih berkutat pada persoalan sirkulasi elit politik, seperti politik dan deal-deal ‘dagang sapi’, kedekatan politik, rekruitmen dan juga money politics. Dalam hal ini kebijakan multi partai justru memunculkan partai-partai yang didirikan untuk kepentingan tokoh-tokohnya semata; kebijakan politik untuk memunculkan calon perseorangan, ketika fungsi partai politik sebagai suara kedaulatan rakyat tidak berjalan. Dengan demikian, kebijakan ini sangat rentan dan mengancam kedaulatan rakyat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya calon perseorangan-elitis yang tidak mencerminkan pilihan rakyat di beberapa momentum politik, dengan tetap mengandalkan kekuatan politik uang. Sementara orientasi makro yang berfokus pada tujuan yang lebih besar, seperti negara, struktur ekonomi-politik, struktur sosial, penjajahan bentuk baru (neokolonialisme-imperialisme) dan kedaulatan negara justru dinomorduakan.

c) Implementasi otonomi daerah yang cenderung memecah belah dan menciptakan konfllik-konflik horizontal. Situasi ini secara ekonomi politik mencerminkan praktek-praktek liberalisme dan relasi patron-klien yang menyertainya menguatkan kembali feodalisme di penjuru negeri ini.

d) Prioritas kedaulatan negara (state) di atas kedaulatan rakyat, padahal praktek negara ini tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai dasar dari segalanya. Sehingga pada akhirnya, negara menjadi perpanjangan kelompok tertentu: kepentingan penguasa, intervensi penjajah-penjajah baru via intervensi negara pemilik kapital dan lembaga-lembaga internasional dan tak lupa para pemilik modal.

Semenjak reformasi bergulir, gaung reformasi birokrasi telah menjadi agenda bersama dalam mengatasi krisis saat itu, namun justru reformasi birokrasi masih tertinggal jauh dibandingkan dengan reformasi politik dan reformasi perundang-undangan.

era reformasi, politisasi birokrasi pemerintahan di

Indonesia

saat ini cenderung menghasilkan oligarki, yaitu kekuasaan berada ditangan sejumlah kecil orang pada puncak partai-partai politik yang berkuasa. Namun, ada indikasi bahwa partai-partai politik yang berkuasa cukup aktif untuk merebut dan meraup sumber-sumber dana dari birokrasi kita.

Pemilu tahun 2004 yang mengantarkan SBY – JK sebagai Presiden saat ini, boleh dibilang kebaradaan PNS dalam menyalurkan aspirasi politiknya cukup netral, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh panguasa saat itu untuk memanfaatkan PNS sebagai basis dalam meraih dukungan untuk duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kenetralan PNS ini didukung dengan UU N0. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Reformasi Birokrasi bisa difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan aparat hukum, dalam hal ini yang akan menjadi fokus adalah Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Militer. Bila dilihat dari kemampuan Anggaran Negara yang tersedia maka keempat instansi tersebut juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara bersamaan. Ada baiknya pemerintah bisa memberikan prioritas pada peningkatan kesejahteraan para hakim yang bergelut didunia peradilan. Alasan pokok mereka dijadikan prioritas adalah kewibaan hakim harus segera dipulihkan dengan tidak memberikan peluang kepada mereka untuk menjual hukum itu dalam bentuk menerima sogok atau imbalan dari pihak berperkara. Jika dunia peradilan sudah bersih maka rakyat bisa melihat adanya kepastian dan keberpihakan hukum di negeri ini. Peningkatan kesejahtaraan hakim harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme, kapasitas dan kapabilitas. Merit system dalam bentuk reward and punishment juga diterapkan guna merangsang mereka untuk memberikan yang terbaik dalam dunia peradilan.

Dalam lingkup yang lebih luas Mahkamah Agung selaku payung keberadaan para hakim juga melakukan reformasi birokrasi sedini mungkin dengan melakukan reformasi pada Manajemen SDM, Reorganisasi, Merit System, Akuntabiltas dan Manajemen Keuangan, yang akhirnya hasil diharapkan berupa adanya perubahan pada budaya kerja sehingga menghasilkan peningkatan pada pelayanan publik, Iklim Investasi, Kepastian Hukum, dan kesadaran publik akan hak dan kewajibannya. Dari perubahan yang diharapkan tersebut sudah tentu ujungnya adalah pada penurunan pelaku dan prilaku korupsi sehingga IPK negara kita yang saat ini menempati nilai 2.2 bisa merangkat menjadi nilai 5 pada tahun 2009 nanti.

Pencanangan reformasi birokrasi jangan sampai hanya sekedar jargon semata, dimata kita sudah ada contoh lembaga yang melakukan, diantaranya KPK dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) Aceh - Nias. Setidaknya kedua lembaga tersebut bisa dijadikan best practise untuk diterapkan dilembaga lainya terutama dalam di lingkungkan instansi aparat penegak hukum.

18 Juli 2010 // // 0 komentar //