Modernisasi dan Persoalan-Persoalan Politik

Modernisai, menurut definisi Riggs salah seorang ahli teori terkrmuka dalam bidang ini adalah proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan “superior” lain. Proses modernisasi memerlukan suatu perangkat yang saling kait – mengait dan saling mempengaruhi. Dengan pertumbuhan ekonomi, measyarakat bersangkutan mengalami diferensiasi struktural yang semakin meningkat. koordinasi peranan menjadi persoalan. Maka timbullah kebutuhan dalam masyarakat untuk mempelajari kembali serta mengadakan penyesuaian kembali kepada peranan – peranan baru yang timbul dalam masyarakat. Akhirnya demokrasi sebagai distribusi kekuasaan yang lebih egaliter, membutuhkan partisipasi masyarakat serta suatu kesadaran identifikasi dengan sistem politik.

ð MODERNISASI SEBAGAI USAHA MENANDINGI

Jangan dikira bahwa modernisasi dalam arti kata ini khusus berkenaan dengan industrialisasi, demokrasi, penggunaan metode – metode ilmiah atau perwujudan ekonomi pasar. Akan tetapi, banyak pembaharuan yang dimasukkan ke dalam proses modernisasi secara mendalam mempengaruhi gaya hidup tradisional. Gagasan demokrasi dapat dipinjam dengan hasil baik, hanya jika diadakan perubahan – perubahan mendalam dalam struktur hubungan – hubungan masyarakat. Demikian pula, industrialisasi hanya mungkin dilaksanakan, jika dapat terjadi perubahan – perubahan fundamental dalam nilai – nilai yang dianut, dalam peranan – peranan masyarakat dan dalam hubungan sesama perorangan.

Dalam implikasi yang lebih dalam, modernisasi sering secara diam – diam melemahkan atau bahkan sampai menghancurkan cara kehidupan tradisional dan nilai – nilai yang dijunjung tinggi. Itu pulalah yang menjadi sebab bagi timbulnya perlawanan kuat dari fihak kalangan yang paling diuntungkan oleh cara dan gaya hidup lama. Mereka mungkin menyokong pemasukan unsur – unsur dangkal dari kebudayaan Barat yang tidak menuntut perubahan – perubahan hakiki, karena dengan cara demikian mereka berharap untuk mempertahankan gengsi dan kedudukan mereka tanpa pengorbanan yang berarti.

ð PEMBANGUNAN SEBAGAI PERTUMBUHAN

Perubahan – perubahan pembangunan tak dapat tidak adalah perubahan yang terkandung dalam peningkatan output. Untuk memudahkan, perubahan – perubahan demikian boleh kita sebut sebagai “pertumbuhan”. Yang paling terkenal dari perubahan – perubahan demikian adalah peningkatan penghasilan nasional bruto atau GNP. Andaikata peningkatan penghasilan ini bagi suatu masyarakat tertentu melebihi peningkatan jumlah penduduk, maka penghasilan per kapita juga meningkat, maka lalu dikatakan, bahwa terjadilah pertumbuhan ekonomi, bagi banyak fihak, perubahan pembangunan jenis khusus ini disamakan dengan pembangunan.

Antara mordenisasi dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang jelas. Sejauh terjadi usaha penandingan dunia industri Barat di neger-negeri Asia, kita dapat permintaan yang meningkat akan barang-barang hasil produksi pabrik, akan mobil, pesawat radio, lampu listrik, botol termos, rokok, dan sebagainya. Sejauh barang-barang demikian ini diimpor, agar diperoleh valuta asing yang diperlukan untuk membiayai impor bersangkutan. Andaikata diharapkan agar hasil-hasil tersebut dapat dibuat dalam industri rumah, maka tidak hanya harus diadakan impor mesin-mesian serta perlengkapan model, melainkan perubahan dasar pendidikan, organisasi danstruktur masyarakat juga merupakan prasyarat untuk memulai produksi industri.

Produksi industri moderen hampir tak mungkin dilaksanakan, tanpa adanya apa yang oleh para ahli ekonomi dinamakan prasarana, yaitu suatu pondasi yang mencakup jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan telekomunikasi dan tenaga listrik. Bagian terbesar dari fasilitas prasarana ini dapat dibagun, dijalankan serta dipelihara oleh pemerintah.

ð DIFERENSIASI STRUKTURAL SEBAGAI SPESIALISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Terjadinya revolusi industri seringkali dikaitkan dengan pembagian bidang keahlian, atau spesialisasi, yang semakin meningkat. masyarakat-masyarakat modern mendapat ciri khasnya dari kelaziman terdapatnya keahlian teknik dan profesional, seperti: ahli hukum atau pengacara, dokter, insinyur, gubernur, ahli pertanian, montir ahli dan stenografer. Gejala bidang pekerjaan yang sangat terbagi serta saling berkaitan ini disebut sebagai diferensiasi. Lebih lanjut dapat kita bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi besar-besaran dan khususnya lebih banyak di kalangan pemerintahan daripada dalam bidang usaha awasta menuntut aneka ragam macam tenaga ahli – seperti misalnya tenaga ahli yang memberi penrangan dan mengajukan usul untuk kegiatan bersama, tenaga ahli yang saling bersainagn dan bertentangan, tenaga ahli yang melatih atau “membimbing orang lain untuk memenuhi peranan dalam masyarakat. Jikalau diferensiasi melibatkan jaringan halus yang sangat rumit dari pelbagai tingkat dalam proses pengambilan keputusan yang masin-masing dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok yang berlainan, maka kita dapat bicara tentang “diferensiasi struktural”.

ð KOORDINASI SEBAGAI PELEMBAGAAN PERAN BARU

Jangkauan luas peranan-peranan spesialisasi baru ini hanya mungkin berhasil jika tenaga-tenaga yang memegang peranan tersebut saling dapat menyelaraskan kegiatan mereka. Hal ini menuntut pengkoordinasian tingkat tinggi. Sekalian orang yang hidup dalam suatu sistem sosial yang secara terus-menerus membuka diri terhadap keperluan-keperluan orang lain dan senantiasa siap sedia untuk menyesuaikan perilaku mereka kepada kebutuhan orang lain.

Untuk memelihara koordinasi antara orang-orang, mutlak perlu bagi orang-orang dalam masyarakat yang telah mengalami diferensiasi struktural, untuk bisa menebak dengan pasti perilaku orang lain. Pemerintah harus sanggup mendakan ramalan (berdasarkan perhitungan), sesuai dengan undang-undang pajak pendapatan misalnya, agar dapat menyusun rencana anggaran belanja negara.

Masyarakat industri tidak bisa jalan hanya jika bagian terbesar dari peran-peran didefinisikan secara pasti, sehingga anggota-anggota masyarakat dapat memperkirakan perilaku orang lain dan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri pada pengetahuan tersebut. Akan tetapi, untuk bagian terbesar, penyesuaian para individu pada poeranan mereka dipelihara oleh seperangkat sanksi – yaitu, berupa pemberian penghargaan untuk perbuatan baik dan mengenakan hukuman untuk perbuatan salah – oleh masyarakat, dan bukan merupakan Pemerintah yang disengaja.

Semakin beraneka ragam serta kompleksnya peranan-peranan dalam suatu masyarakat, serta semakin lanjut tingkat diferensiasi struktural, semakin meningkat jumlah peranan, semakin penting pula untuk merincikan ciri-ciri khas masing-masing peranan serta untuk melembagakan sanksi-sanksi yang secara efektif akan memberi perorangan-perorangan yang memasuki peran-peran tertentu, motivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

ð RE-SOSIALISASI SEBAGAI USAHA MENCARI IDENTITAS

Masyarakat ekonomi perkotaan yang tingkat diferensiasi strukturalnya tinggi sekali dalam hal ini sangat berbeda. Manusia-manusia perorangan harus meninggalkan keamanan yang berstruktur ketat yang terdapat pada kelompok keluarga dan kelompok masyarakat desa yang primer itu, untuk mengejar karir masing-masing serta mencapai kemajuan dalam suatu dunia yang terutama ditempati oleh orang-orang yang asing baginya. Dunia demikian mungkin menakutkan dan sangatlah sepi tempat seseorang harus berjuang untuk mendapatkan dasar-dasar baru bagi ketenteraman diri serta identitas diri. Dengan sendiri keluarganya tetap masih ada, bahkan di kebanyakan masyarakat industri yang maju sekalipun, sebagai unit identifikasi serta sosialisasi permulaan, akan tetapi, fokus dari identitas tersebut makin lama makin tergeser dari kelompok kecil ke kelompok-kelompok yang besar, serta lebih kehilangan sifat hubungan pribadinya. Kelompok-kelompok ini mengambul bentuk kolektivitas berdasarkan bidang, seperti masyarakat profesional. Kelompok kepentingan yang sama, serilat-serikat sekerja, perkumpulan hiburan atau perkumpulan olah raga, dan sebagainya.

Berbalik ke dimensi psikologis, kita dapat melihat bahwa usaha mnecari identitas dalam pribadi orang-orang yang tersangkut dari keamanan loyalitas kelompok parokhial tradisional serta kelompok jabatan, tidak berarti pasti beralih menjadi negara ataupun ke arah rasa identifikasi dengan bangsa. Bayangkan pula akibat-akibat serius yang timbul andaikata kelompok-kelompok besar dalam masyarakat tak berhasil mencapai rasa identitas nasional demikian.

ð DEMOKRASI SEBAGAI DISTRIBUSI KEKUASAAN

Ide demokrasi secara hakiki intrinsik sama populer dengan ide kemerdekaan nasional serta pembangunan ekonomi. Hingga seberapa jauhkah hal-hal ini saling tergantung? Apakah demokrasi merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan modernisasi ataukah merupakan akibatnya?

Sebagaimana juga aspek-aspek lain dari demokrasi, menandingi model asing tidak selamanya merupakan proses sederhana. Perubahan-peribahan yang mendalam dalam nilai-nilai serta struktur sosial yang mantap perlu diadakan agar hasil-hasil tertentu yang diharapkan, tercapai. Prasyarat dari demokratisasi lebih sulit untuk diidentifikasi, serta untuk dicapai, daripada prasyarat untuk untuk meningkatkan output. Pembangunan ekonomi dan politik, merupakan konsep-konsep paralel yang melibatkan perubahan-perubahan yang memberi peluang untuk output yang meningkat dari barang-barang, jasa-jasa, keputusan-keputusan politik serta tindakan administratif. Dalam arti kata ini, suatu pemerintah otoriteer di bawah dominasi suatu partai politik massa mungkin dapat memenuhi fungsi-fungsi politik yang dibutuhkan oleh negara industri maju yang bertingkat diferensiasi struktural tinggi, secara sama baiknya dengan suatu pemerintah berdasarkan demokrasi. Dalam arti kata ini, pembangunan politik merupakan dimensi perubahan yang lain dari demokratisasi.

Perwujudan demokrasi mencakup berbagai transformasi yang saling kait-mengait. Barangkali paling penting, ia menyangkut distribusi kekuasaan, misalnya, dengan berpindah dari suatu bentuk pemerintahan yang lebih terpusat atau terkonsentrasi kepada bentuk yang lebih dilokalisasi dan terbagi-bagi. Secara paraoksal tak dapat diharapkan, bahwa suatu elit yang dominan, betapapun berdedikasi terhadap cita-cita demokrasi, akan bersedia menyerahkan kekuasaan. Memang terdapat kontradiksi yang jelas di sini, oleh karena rezim sistem perwakilan manapun tak dapat menyerahkan kekuasaan kepada orang lain tanpa memberi kesan seolah meninggalkan ikatan dengan cita-cita demokrasi, oleh karena ia memerlukan kekuasaan efektif guna menggerakkan transformasi-transformasi sosial dan ekonomi yang merupakan kondisi agar demokrasi terwujud.

ð KRISIS DAN KESEIMBANGAN

Implikasi pembangunan modernisasi menimbulkan berbagai persoalan berkenaan dengan dinamika perubahan. Kecendrungan dalam hampir setiap karangan mengenai bidang ini adalah untuk mempelajari ciri-ciri kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan dan modernisasi, tetapi tanpa mempertanyakan kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan, mengenai pola-pola perubahan.

Ditilik dari titik pandangan yang lain dari dinamika pembangunan, kita dapat mengadakan spekulasi mengenai persoalan-persoalan seimbang dalam sektor-sektor sosial dan institusional. Para ahli ekonomi memiliki kepustakaan luas mengenai pertumbhan relatif dalam bidang pertanian, pabrik-pabrik, bidang pengangkutan serta bidang komunikasi dan industri-industri pelayanan yang lain. Persoalan-persoalan sejenis timbul dalam bidang politik. Misalnya urbanisasi dalam jumlah besar-besaran merupakan gejala khas dalam negara-negara yang paling maju dalam bidang industri. Akan tetapi, masyarakat-masyarakat kebudayaan tradisional juga mempunyai kota-kota besar.gejala perkotaan sama sekali bukan merupakan hal yang baru bagi industrialisme hanya tingkat urbanisasilah yang baru. Dengan kata lain, kita menghadapi serangkaian variasi antara sekedar urbanisasi hingga tingkat urbanisasi tinggi, menurut tingkat-tingkat yang langsung bergantung pada tingkat industrialisasi. Namun tingkat urbanisasi ada batas-batasnya. Bahkan di negara-negara yang paling tinggi tingkat industrialisasi, sektor pertanian tetap penting dan banyak orang di dunia Barat meninggalkan kota-kota besar, pindah ke daerah pinggir kota. Mungkin terdapat plafon bagi tingkat urbanisasi yang mungkin terjadi